Ikarar Wakaf

 

Akta Ikrar Wakaf Menjadi Salah Satu Syarat Pengurusan Sertifikat Wakaf

Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuputih / Berita / 08 Nopember 2022

Banyuputih – Untuk mewujudkan pelayanan keagamaan bagi masyarakat secara seksama KUA Kecamatan hendaknya selalu mengedepankan komunikasi yang jelas pada masyarakat, salah satunya adalah maslah wakaf, dimana banyak wakaf yang belum melalui pengikraran yang dicatat dan dikeluarkan akta ikrar wakaf, maka selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kepala KUA Kecamatan selalu mensosialisasikan tenang itu. KUA Kecamatan Banyuputih dalam upaya merevitalisasi perannya, belum lama ini memimpin prosesi ikrar wakaf atas seorang warga desa Sumbeanyar Banyuputih yang mewakafkan tanah pekarangannya untuk pembangunan Masjid Nurul Muttaqin pada Kamis (08/12/2022).

Kepala KUA Kecamatan Banyuputih H. Abdul Mukti, M.H.I. sebagai PPAIW, dalam sambutan sebelum prosesi ikrar itu mengatakan bahwa Akta Ikrar Wakaf ( AIW ) bisa diterbitkan setelah adanya pelaksanaan Ikrar Wakaf oleh wakif kepada Nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi.

“Ikrar Wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan PPAIW dengan di saksikan oleh para saksi, ini dijelaskan dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Alhamdulillah pada hari ini semua proses itu akan kita laksanakan sesuai amanat undang-undang,” jelas H. Abdul Mukti.

Dia juga berharap agar wakaf yang hari ini yang akan diikrarkan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat, dan bagi nadzir untuk berkewajiban menggunakan amanat itu sebaik-baiknya sesuai keperuntukanya. Setelah dilakukan ikrar wakaf selanjutnya didaftarkan pada aplikasi https://siwak.kemenag.go.id/ secara mandiri.

“Mudah-mudahan kedepannya akan lebih banyak lagi orang-orang yang akan mewakafkan harta bendanya. Kami mengingatkan kepada pihak wakif, bahwa nanti setelah ikrar wakaf dilaksanakan, secara hukum pengelolaan dan pemanfaatan tanah tersebut sudah menjadi kewenangan pengurus masjid Nurul Muttaqin Sumberanyar selaku nadzir, “ tambahnya.

H. Abdul Mukti juga menegaskan setelah pengucapan ikrar wakaf, kemudian dilanjutkan proses penandatanganan berkas-berkas ikrar wakaf itulah yang nantinya harus dibawa ke Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk selanjutnya diterbitkan sertifikat wakaf.

Sementara itu Khairul Anwar, selaku Koordinator penyuluh Agama Islam Banyuputih, mengingatkan kepada para penyuluh agar tidak bosan-bosanya mengajak kepada masyarakat agar mengikrarkan wakaf seterusnya bisa proses menjadi sertifikat wakaf.

“Wakaf di masyarakat kita masih banyak yang dilakukan dibawah tangan, artinya wakif hanya mengikrarkan pada seseorang bahwa dirinya wakaf untuk itu, ini menjadi PR kita bersama, karena wakaf yang demikian itu secara hukum sangat lemah, dikemudian hari dapat saja digugat oleh siapa saja yang mengaku ahli waris, sehingga wakaf itu akan menjadi masalah,” jelas Khairul Anwar.

Dia juga menjelaskan bahwa sampai saat ini banyak kasus yang timbul atas tanah wakaf yang ternyata setelah dicek dalam administrasi wakaf di KUA tidak ada, masalah itu akan semakin berkepanjangan setelah ada pihak-pihak diluar yang bersengketa berada didalamnya bahkan dalam suatu kasus sampai ke pengadilan negeri. Menurutnya ini jangan sampai terjadi kedepan, kita harus benar-benar dapat memberi pengetahuan secara mendalam pada masyarakat agar semua tanah wakaf itu diproses secara benar, melalui ikrar wakaf, sehingga keluar Akta Ikrar Wakaf dan selanjutnya diselesaikan di Badan Pertanahan Nasional untuk menerbitkan sertifikat wakaf.

Sedangkan H. Pujud, sebagai nadzir atas ikrar wakaf itu menyampaikan ucapan berterima kasih kepada MARIYATIN dan pihak PPAIW  atas proses ikrar wakaf ini, semoga kedepan posisi wakaf menjadi kuat secara hukum,  sehingga nadzir bisa menjalankan amanat dengan baik. (arjun@)